
Jakarta, perisaihukum.com
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah untuk membahas perkembangany perekonomian nasional serta langkah mitigasi menghadapi dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026), menitikberatkan pada upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter serta memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Turut hadir Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, serta Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono.
Dari unsur pemerintah, rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono, serta Ricky Perdana Gozali.
Dasco mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi antara DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Rapat koordinasi untuk pemulihan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco.
Dalam kesempatan itu, Mari Elka Pangestu memYaparkan kondisi terkini perekonomian nasional dan tantangan yang dihadapi di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan DPR terkait perkembangan ekonomi merupakan agenda yang dilakukan secara berkala.
“Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasco ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini,” kata Mari Elka.
Ia menegaskan bahwa seluruh negara saat ini menghadapi tantangan ekonomi global sehingga menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama.
“Intinya, semua negara menghadapi kondisi global yang tidak pasti. Ada kesepakatan bahwa yang paling penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi dalam jangka pendek,” ujarnya.
Menurut Mari Elka, stabilitas makroekonomi penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memberikan ruang bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, DPR dan pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil guna menjaga ketahanan ekonomi nasional serta mengantisipasi berbagai risiko akibat dinamika perekonomian global.
Report,
