Kalianda Perisai Hukum, viralnya berita terkait pungutan sebesar Rp, 5 juta perkepala desa, sebanyak 251 mencapai Rp, 1,2 m membuat Agus Sartono Ketua Komisi 1 ( satu ) bidang Pemerintahan desa DPRD lampung Selatan, senin 6 Januari 2024 adakan rapat untuk membentuk team Badan Musyawarah ( Banmus ) menyikapi pungutan dana ADD tahun 2024 untuk pelaksanaan bimtek kades 10 – 20 2024 di hotel horizon bandar lampung.
Setelah terbentuk team banmus, komisi 1 bidang Pemerintahan desa DPRD lamsel, selanjutnya memanggil dinas Instansi terkait untuk meminta keterangan, apabila ada indikasi menyalahi hukum atau grafitipikasi , terkait pungutan dana Add mencapai Rp, 1,2 m , itu mungkin ranahnya APH untuk menindak lanjuti permasalahan bimtek kades, anggaran dipungut dari dana Add desa se lamsel
Berikutnya, di era sekarang sesuai intruksi Presiden RI, bahwa aparatur pemerintah negara ( ASN) dari pusat sampe daerah dilarang pembororossn menggunakan keuangan daerah bersumber dari rakyat, dan mengurangi kegiatan bersifat pelatihan jenis maenya. dianggap pemborosan keuangan daerah. Dasar intruksi itu lah kami akan minta keterangan dinas terkait DPMD , Inspektorat dan EO ( CV view motion pro) pelaksanaan bimtek hasil pertemuan hearing bila ditemuka ada indikasi grafitipikasi atau pungli pelaksanaan bimtek , selanjutnya itu ranah APH ( aparat penegak Hukum) menindak lanjuti permasalahan ini.
Ketua LSM pro rakyat Aqrobin AM, mengkritisi pelaksanaan bimtek kepala desa se kabupaten Lampung Selatan , diduga pungli berjemaah, ini terbukti sebanyak 252 kepala desa mengumpulkan patungan dana sebesar Rp, 5 juta x 252 desa mencapai, Rp, 1,2 m. Ini jumlah sangat pantastis , Namun belum diketahui manfaat bimtek tersebut.
Dia menambahkan, kritikan kegiatan bimtek yang dilaksanakan di hotel horizon bandar lampung 10 – 20 Desember lalu telan dana dari patungan kades Rp.5 juta per desa, dengan akumulasi Rp.1,2 milyar lebih . kegiatan bimtek apartur desa di Lampung selatan menjadi sorotan publik, pasalnya kegiatan disinyalir hanya akal akalan saja oleh oknum oknum terkait dalam mendulang cuan yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2024 .
Berkutnya CV view motion pro sebagai pihak ketiga atau pelaksana kegiatan Bimtek kepala desa se lampung selata di ikuti 251 desa, menjadi pertanyaan publik urgensi, bimtek, digelar hotel horizon bandar Lampung, dinilai menghambur hamburkan anggaran dari dana ADD desa, tidak sejalan dengan program pemerintah pusat yang digaungkan Presiden Prabowo, untuk mengurangi kegiatan yang bersifat pemborosan anggaran bersumber dari APBD atau sumber dana berasal dari rakyat.
Hampir setiap tahun dana desa di ambil dari pos item anggaran kursus dan pelatihan bagi apartur desa itu menjadi Bancakan bagi sejumlah oknum oknum instansi terkait mendapat keuntungan dari anggaran dana desa yang dikemas dalam bentuk bimtek dan kegiatan laenya.
Ditempat terpisah Ruly Putra, Pemuda Kalianda juga menyikapi, dia mempertanyakan urgensi kegiatan bimtek dilaksanakan hampir setiap tahun mengapa harus dilaksanakan di hotel mewah?, padahal bila instansi terkait mempunyai niat baik bagi pengelolaan anggaran negara, harusnya bimtek bisa dilaksakan di aula aula atau fasilitas milik Pemkab, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mencapai milyaran rupiah, ini uang rakyat lo, bukan di pakai untuk kepentingan pribadi dan keuntungan sendiri terangnya .
( SUTIYONO HERIANTO) .
About Author
