
Probolinggo : Perisaihukum.com
“Pemdes, sumber centeng kecamatan kotaanyar kabupaten Probolinggo Jawa Timur, menjadi sorotan setelah warga memperbincangkan terkait dugaan tidak terialisasinya program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 dan 2023.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan, namun kabar miring muncul ketika seorang warga mengungkapkan bahwa program tersebut diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi sendiri
Warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa Program Ketahanan pangan 20% yang bersumber dari Dana Desa, dijanjikan kepada sepuluh kelompok tani tidak pernah diterima. Selain itu, tidak ada bukti fisik tentang keberadaan program tersebut, dan warga juga menyoroti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
.
Warga mencurigai bahwa oknum kepala desa di duga melakukan tindak pidana Korupsi yang seharusnya menjadi bagian program tersebut, Masyarakat menilai bahwa oknum Kepala Desa sumber centeng diduga telah melanggar hukum dengan menyalagunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
Awak media mencoba konfirmasi ke bendaharanya Desa sumber centeng kecamatan kotaanyar kabupaten Probolinggo via pesan singkat Whatsapp ke nomor +62 853-xxxx-xxxx
Assalamu’alaikum pak , saya dr media perisaihukum.com pak. Mau konfirmasi perihal anggaran ketahanan pangan 2022 dan 2023. Alokasi ke apa saja pak.. Hewani apa Nabati.
Jawaban dari Bendahara Desa sumber centeng Bpk Rolla. Saya tidak tau ke sampean, saya takut orang iseng mau ngerjain saya…
Coba sampean WA ke pak kades.
Dalam hal serupa mencoba konfirmasi kepada kades Sumber Centeng bapak Syaipul Adi Putra. Via pesan singkat Whatsapp ke nomor +62 812-xxxx-xxxx
Assalamu’alaikum pak , saya dr media perisaihukum.com pak. Mau konfirmasi perihal anggaran ketahanan pangan 2022 dan 2023. Alokasi ke apa saja pak.. Hewani apa Nabati.
Tolong di jawab konfirmasi kami saya tunggu jawaban dari jenengan biar berita kami nanti berimbang
Namun dari Kepala Desa sumber centeng Bpk Syaiful Adi Putra. Tidak ada jawaban seolah olah merasa benar. Sampai berita ini ditayangkan, pihak pemerintah desa belum memberikan konfirmasi terkait dugaan tersebut. Skandal ini mencuatkan pertanyaan serius tentang transparansi penggunaan Dana Desa dan memunculkan kekhawatiran akan praktik-praktik nepotisme tingkat lokal.
Penulis : Rul