KALIANDA Perisai Hukum, Elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum, ( APH ) kejati dan kejari untuk memeriksa dugaan grafitipikasi dan pungliTerkait peleksana bimtek kades se lampung selatan, sebanyak 251 kades dipungut Rp, 5 juta .
CV view motion pro pihak ketiga peleksana kegiatan Bimtek kepala desa se lampung selatan berjumlah 251, diduga belum memiliki akreditasi khusus ijin untuk melaksanakan bimtek, namun selama ini CV CMP diketahui sebagai penyedia catering makanan dan minum umum dikalangan pemkab lamsel ketika ada acara rapat berikut laenya. .
Zulfikar Salah satu pejabat Inspektorat lamsel, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa Inspektorat hans sebagai Nara sumber sebanyak 12 orang pegawai dan kantor pajak 6 orang dia mengakui bahwa peleksana kegiatan bimtek adalah CV VMP sebagai eo.
Tokoh pemuda kalianda Ruly putra, ketika ditemui media ini mengatakan, dia sangat menyangkan CV view motion pro, sebagai peleksana bimtek kades 10 hingga 20 Desember 2024 di hotel horizon bandar lampung hanya akal akal lan saja. Kita dapat melihat terang, bahwa kegiatan tersebut diambil dari ADD ( anggaran dana desa ) dikemas dengan bimtek diduga pihak Inspektorat mengambil keuntungan dari dana itu.
Diketahui berita sebelumnya, Bimtek kades yang di motori oleh Inspektorat lamsel kepala desa dipungut sebesar Rp, 5 juta, dari dana patungan diberikan untuk kepala desa Rp, 500 ribu dan dipotong Rp, 200 lagi untuk transport peserta bimtek dua orang. Rp, 4,7 juta dana itu yang diambil Dinas sponsor Inspektorat trus diberikan pihak ketiga CV motion pro. Sebagai peleksana bimtek.
Teknhis pelaksanaan bimtek dilakukan berkala satu hari dua kecamatan, per kecamatan hanya satu hari selesai. Sekitar 25 hingga 30 desa, hari berikutnya trus seperti itu pelatihan bimtek.Dari kegiatan tampak diduga memaksakan kehendak peleksana.
Anehnya, kegiatan bimtek menelan dana sebesar Rp, 1,2 m didapat dari pungutan dana bagi hasil desa ( DBH) ADD tahun 2024 dilaksanakan pihak ketiga CV VMP diragukan akredetasi belum memiliki sertipikat lembaga berwenang khusus untuk bimtek
Ruly menambahkan bahwa kegiatan bimtek kepala desa sebanyak 512 desa patungan dana bagi hasil desa ( DBH) berjumlah Rp, 1,2 m dana dikemas oleh kantor Inspektorat, diserahkan pihak ketiga CV CMP, pertanyaanya itu milik siapa direkturnya siapa. Kemudian gimana ceritanya koq CV MOTION PRO itu ijin ya selama ini untuk catering di pemkab lamsel.
Selanjutnya masih menurutnya, kegiatan ini hanya untuk mengambil dana bagi hasil desa ( DBH) desa dikemas dalih bimtek kades se lamsel. Keistan diduga menyalahi aturan, seharusnya untuk urusan pemerintahan desa itu mutlak kewenangan Dinas pemberdayaan masyarakat ( DPMD) lampung selatan. Inspektorat Bisa dikatakan penyerobotan kewenangan Dinas
Ditempat pelaksanaan bimtek, peserta hanya mendapatkan fasilitas 1 kamar (dobel bad 2 orang), pasti setiap hotel sesudah beri free berakfast untuk setiap tamu nya, kita asumsikan dengan biaya permalam Rp.500 ribu, hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp.127 juta untuk biaya kamar, blum KLO kita berbicara diskon dari hotel.
Bimtek ini memakai jasa pihak ke tiga i CV.View Motion Pro, ini langgar dan kangkangi printah Presiden, kementrian dan Dinas dinas diseluruh Indonesia tidak boleh pemborosan anggaran dan menghindari pungli dan korupsi dengan dalih apa pun kegiatan ini diduga sengaja dikemas untuk mengambil keuntungan pribadi para pengelola anggaran dan pejabat Terkait. CV.VMP terdaftar di E-Katalog sebagai penyedia jasa makan dan minum itu.bukan sebagai Badan Penyelenggara Pelatihan Ataupun Event organizer (EO) profesional yang terkenal.
Bahkan diketahui, CV View Motion Pro memilik afiliasi dengan salah satu pejabat di inspektorat yang kerap mendapat tender penyedia makan dan minum di beberapa dinas instansi di Lampung Selatan dengan nilai kontrak yang cukup .
( SUTIYONO HERIANTO
About Author
