perisaihukum con
Banjarmasin,Belakangan ini, aksi massa di Kalimantan Selatan (Kalsel) menarik perhatian publik. Aksi ini dipicu oleh berbagai isu yang dianggap merugikan masyarakat. Latar belakang gerakan ini melibatkan tuntutan akan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus hukum yang dianggap tidak memadai. Banyak warga yang merasa suaranya tidak didengar oleh pemerintah dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menyuarakan pendapat secara langsung di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Peristiwa tersebut dihadiri oleh puluhan massa yang berkumpul di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel. Mereka melakukan aksi damai dengan membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Tujuan utama kunjungan massa ke Kejati adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan kasus-kasus yang mereka nilai tidak transparan. Selain itu, mereka berharap agar Kejati memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus yang selama ini mereka pertanyakan.
Massa yang hadir menyatakan beberapa tuntutan penting selama aksi tersebut. Pertama, mereka meminta agar Kejati membuka kembali kasus-kasus yang dianggap merugikan masyarakat. Kedua, mereka menuntut penjelasan mengenai kinerjanya dalam menangani perkara korupsi di Kalsel. Ketiga, massa juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dan transparansi dalam setiap langkah hukum yang diambil oleh Kejati. Tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat akan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan.
Dalam orasinya, Koordinator aksi H. Dinjaya, yang juga Ketua Forpeban dan IPPI Kalsel, menyampaikan berbagai permasalahan dugaan korupsi proyek di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Beberapa di antaranya adalah dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran fiktif dalam Program Penanganan Stunting di Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023.
Respon pihak Kejati terhadap kedatangan massa cukup positif. Mereka menyambut baik niat baik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa pejabat Kejati bahkan turun untuk berbicara langsung dengan perwakilan massa. Mereka mengungkapkan komitmennya untuk terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum. Namun, Kejati juga menjelaskan bahwa tidak semua tuntutan dapat dipenuhi secara langsung, mengingat prosedur hukum yang ada.
Aksi massa ini memiliki beberapa implikasi sosial dan hukum yang penting. Dari sudut pandang sosial, aksi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dan kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar mereka. Secara hukum, ada potensi terjadinya dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Keterbukaan dalam komunikasi bisa membantu mengurangi ketegangan dan risiko konflik di masa mendatang.
Tanggapan masyarakat terhadap peristiwa ini bervariasi. Banyak yang mendukung aksi ini sebagai bentuk demokrasi dan hak suara masyarakat. Media juga memberikan liputan yang cukup luas tentang peristiwa ini, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suasana di lapangan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat juga mengambil bagian dalam mendukung gerakan ini. Dengan demikian, aksi ini tidak hanya menjadi peristiwa lokal, tetapi juga menarik perhatian lebih luas terkait isu keadilan .
Reporter: Riska
About Author
