Probolinggo ; Perisaihukum.com
Ketua Tim Aliansi LSM ANTI KORUPSI PROBOLINGGO RAYA ( Agus sugianto) mengapresiasi pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Probolinggo terkait langkah – langkah dalam mengatasu persoalan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
“Permasalahan sebenarnya adalah Disdik kota probolinggo telah melakukan sistem yang yang sangat bagus supaya tidak terjadi permasalahan terkait zonasi dan sudah menciptakan bagaimna langkah – langkah dinas pendidikan (disdik) kota prbolinggo untuk antisipasi penanganan PPDB ini biar masyarakat puas dan jelas.
Sebelumnya, Agus Sugianto menerima sejumlah Konsultasi non-Laporan (KNL) terhadap penyelenggaraan PPDB pada hari-hari terakhir pada pendaftaran pada tahap zonasi,
Dari kasus itu, Agus Sugianto Selaku Ketua Tim Aliansi Anti Korupsi Probolinggo Raya, berharap pihak Disdik Kota Probolinggo cepat mengatasi persoalan teknis sistem teknologi informasi mengingat adanya dukungan anggaran dari pemerintah. pemerintah kota dan cabang dinas pendidikan wilayah probolinggo.bahwa PPDB ini memamg sudah sistem yang di lakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota probolinggo, dan cabang dinas pendidilan wilayah probolinggo memang sudah aturan sistem yang tidak bisa di rubah. Dan tidak ada hal – hal terkait titipan kepada kepala dinas dan lainnya. Jangan hanya mampu membuat gedung rumah sakit Arrozy saja sampai menelan anggaran yang cukup besar.tapi bagaimna dunia pendidikan ini terutama di kota probolinggo juga harus di kedepankan supaya tidak terjadi PPDB tiap tahun seperti ini terkait zonasi..
Jika perlu di tambah lagi sekolah dan juga tambah gedung di setiap sekolah supaya bisa menampung murid yang nantinya masuk di sekolahan tersebut.”
Komisi III DPRD Kota Probolinggo Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah setempat menambah dan membangun gedung sekolah negeri baru untuk tingkat SMP (sekolah menengah pertama) di wilayah barat (Ketapang dan Triwung lor) pada tahun depan.
Heri Poniman anggota komisi III DPRD Kota Probolinggo menuturkan, seharusnya pemerintah daerah harus segera mengatasi persoalan yang kerap terjadi setiap tahun di Kota Probolinggo ini.
“Kalau dari hasil pengamatan yang dari tahun tahun sebelumnya, kami juga sudah mengusulkan berkali kali untuk menambah satu sekolah negeri lagi, atau SMP 11,” terangnya, pada sabtu (6/7/2024).
Menurut Poniman, ada sebagian wilayah Kota Probolinggo yang jauh dari akses sekolah negri.
Seperti di wilayah barat, dari Kelurahan Triwung Lor, sampai ke Kelurahan Ketapang, kalau dibiarkan seperti ini secara otomatis seleksi PPDB yang menggunakan sistem zonasi, bakal terus seperti kemarin, banyak wali murid yang protes,” ungkapnya.
Selaku wakil rakyat, politisi asal Kota Probolinggo ini pun menyayangkan kisruh PPDB ini kembali terulang, Heri Poniman berharap agar nanti di PPDB tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi masalah carut – marut seperti saat ini,” tegasnya Di Kutip dari Media Beritanasional. Id
Penulis ; (Rul)
About Author
