PERISAI HUKUM.COM
MALANG – Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen menggandeng seluruh stakeholder dalam pembangunan pelayanan publik berbasis HAM. Aksi ini mendapatkan atensi langsung Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dengan melakukan kunjungan kerja ke PT Taspen Cabang Malang hari ini (26/4).
“Kunjungan kami dalam rangka memperkuat sinergi dan mewujudkan komitmen bersama dalam pelayanan yang berpihak pada hak asasi manusia,” ucap Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Jatim Dulyono.
Dulyono juga menyoroti inovasi dalam penilaian pelayanan publik berbasis HAM yang juga melibatkan instansi eksternal seperti Taspen cabang Kota Malang. Ini diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya subjek ramah HAM.
Kepala PT Taspen Cabang Malang Erlina Pangestiaji menyatakan komitmennya dalam memberikan peluang kepada subjek ramah HAM. Termasuk pegawai difabel.
“Kami berharap mendapatkan arahan dan masukan dari Direktur Jenderal HAM untuk peningkatan pelayanan kami sesuai asas-asas HAM,” terangnya.
Hal tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Dhahana. Dia menggarisbawahi hubungan erat antara Taspen dan Kemenkumham.
“Terutama terkait dengan pegawai yang akan memasuki masa purnabakti,” terangnya.
Keberadaan MoU antara keduanya, lanjut Dhahana menjadi bukti konkret dari hubungan yang baik ini. Diharapkan dukungan dari Taspen untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemasyarakatan dan imigrasi. Khususnya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Kami sangat mengapresiasi atas layanan yang diberikan kepada subjek ramah HAM di Taspen Malang,” pujinya.
Pada sesi tanya jawab, Dhahana menggarisbawahi komitmen untuk meningkatkan kerjasama. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Galih Priya Kartika Perdhana.
“Imigrasi Malang telah menerapkan serta mendapatkan Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM. Kedepannya, diharapkan sinergi dan hubungan Kerjasama yang baik antara PT Taspen Cabang Malang dengan Imigrasi Malang,” harap Dhahana.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Korwil Malang. (Humas Kemenkumham Jatim)
REPORTER:Riska