Probolinggo : Perisaihukum.com
Diskusi panel Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan Desa Mandiri tidak hanya di hadiri oleh masyarakat namun juga oleh sejumlah kepala desa, yang berlangsung di aula pendopo kecamatan Tegalsiwalan kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DPRD Kabupaten Probolinggo siap mengawal setiap upaya pemprov untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dari langkah yang dilakukan DPRD periode 2019-2024 ini yang sudah bersinergi dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat sesuai regulasi yang ada.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Bpk H. Sugito S. H saat memberikan sambutan dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Dapil 4 Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Tegalsiwalan Dan Kecamatan Leces. Dalam acara itu, ia juga mengatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD penting dilakukan karena hal tersebut sebagai salah satu upaya mendapatkan data dan informasi dari masyarakat.
“Dalam Diskusi Panel bersama sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dihadir sehingga mereka juga bisa mencatat (aspirasi). Sebagai contoh, tadi ada dialog dengan Kepala Desa dimana masih ada 443 warganya miskin tapi belum ada solusi untuk mengurangi kemiskinan. Ini tugasnya DPRD untuk turun ke bawah,” kata Politikus Nasdem itu.
Dari penyerapan aspirasi itu, DPRD membantu dalam pemetaan daerah kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Diharapkan pula, pemprov bisa mempermudah aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil 4 ) yakni kecamatan Tegalsiwalan yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.
“(Aspirasi) itu untuk mempermudah pemerintah daerah. Kami (DPRD) berharap jajaran dibawah gubernur bisa mempermudah aspirasi masyarakat di Dapil 4 meliputi kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Banyuanyar Dan Kecamatan Leces yang angka kemiskinannya ,” kata Bpk H. Segitu S. H sapaan akrabnya.
Ditegaskannya, DPRD juga mendukung langkah gubernur yang akan membuat Desk Pengentasan Kemiskinan. Dari langkah itu, ia berharap ada metode untuk menurunkan angka kemiskinan di beberapa daerah.
“Angka kemiskinan tersebut harus dikurangi bersama-sama melalui metode sesuai dengan perencanaan yang ada,” harapnya.
Dari langkah bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, DPRD Kabupaten Probolinggo pun siap mengawal visi dan misi serta harapan gubernur. “Kami (DPRD) juga Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi,” ujarnya sembari tersenyum dihadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Probolinggo sejumlah elemen masyarakat.
Penulis : Rul
About Author
