
Jakarta, perisaihukum.com
Patut dipertanyakan dan diduga ada yang tidak beres atau permainan di belakangnya ada oknum hingga diizinkan pool countener dan trailler di depan kantor pemerintah yaitu kelurahan Marunda Jakarta Utara saat dikonfirmasi ke masyarakat bawah pihak kelurahan tidak mengeluarkan izin pool countener dan trailler tersebut dikarenakan dekat dengan pemukiman warga dan banyaknya anak-anak sekolah yg lalu lalang berangkat kesekolah pool countener seharusnya sudah tidak layak lagi dilingkungan dikarenakan daerah pemukiman warga masyarakat, dan pengguna lalulintasnya macet dan padat tepatnya jalan Sungai Tiram selalu macet dan bisa membahayakan warga serta pengendara motor karena sering sekali terjadi kecelakaan makan korban hingga meninggal dunia.
Mohon kiranya walikota dan pejabat Pemda Walikota Jakarta Utara mengambil tindakan tegas agar jangan ada lagi korban countener khususnya anak-anak generasi bangsa kalau tidak ditindak tegas mau dikemanakan anak bangsa in, Pemda Walikota Jakarta Utara seharusnya peka terhadap dengan masalah ini jangan hanya ABS ( Asal Bapak Senang ) dan buka matanya dengan keberadaan pool countener dan traller di tindak tegas sesuai mekanisme yang ada, yang jadi pertanyakan surat izinnya tidak ada pihak kelurahan marunda tidak mengeluarkan izin pool countener berarti diduga yang mengizinkan ada oknum yang bermain mengeluarkan izin secara lisan dan sepihak maka dari itu pantauan media segera aparat Pemda Walikota Jakarta Utara untuk menindak secara tegas.
Kami sudah konfirmasi ke warga yang ada diwilayah kelurahan marunda sudah sangat resah keberadaan mobil countener dan treller lewat diperkampungan kami belum lagi kalau pagi hari anak-anak sekolah banyak yang terlambat masuk sekolah di karenakan countener dan treller membuat jalan macet panjang sekali untuk berjalan kaki saja sangat susah jadi kami berharap sekali lagi buat aparat Pemda Walikota Jakarta Utara untuk melihat keluhan warga marunda dan sekitarnya terkait pool countener dan treller, mohon di tindak dan agar di cek izinnya karena masyarakat sudah melaporkan lewat CRM dan jacky
Report, Red