
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tetap berada di bawah Presiden. Keputusan ini dinilai tepat karena menampung masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
Secara hukum, kedudukan Polri telah diatur dalam Pasal 7 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 serta perundang-undangan terkait, yang menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian, bahkan jika nantinya dijabat oleh Menteri Kepolisian. Kapolri menegaskan komitmennya pada struktur saat ini.
Merespons hal ini, Ketua Umum Forum Milenial Papua, Alfred Pabika, menyatakan dukungan dan menilai keputusan Komisi III DPR sudah tepat. Ia juga memuji ketegasan sikap Kapolri.
“Presiden adalah Guardian Reformasi Polri. Agar agenda reformasi yang telah digulirkan tidak mandek atau melenceng, diperlukan pengawasan dan kepemimpinan langsung dari level tertinggi. Dengan berada di bawah Presiden, reformasi Polri mendapatkan political will maksimal, percepatan koordinasi dengan lembaga lain, serta akuntabilitas yang terpusat. Hal ini mendukung transformasi menuju Polri yang modern dan dipercaya publik,” ujar Alfred.
Alfred juga mendukung rencana DPR untuk memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta pengawasan internal di tubuh Polri.
“Penempatan Polri di bawah Presiden bukan sekadar perubahan struktural, melainkan langkah strategis untuk mengonsolidasikan seluruh institusi penegak hukum di bawah komando konstitusional tertinggi. Ini memastikan setiap reformasi dan tindakan penegakan hukum selaras dengan visi kenegaraan dalam UUD 1945, serta merawat semangat reformasi menuju Polri yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.
Tentang Forum Milenial Papua
Forum Milenial Papua merupakan wadah organisasi yang terdiri dari tokoh mahasiswa dan pemuda Papua. Forum ini aktif menyuarakan dukungan terhadap pembangunan dan stabilitas keamanan, serta menyampaikan aspirasi konstruktif terkait kebijakan pemerintah di tanah Papua. Forum ini menjadi ruang bagi generasi muda Papua untuk berkontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa.
