Probolinggo — Perisaihukum.com
Kritik pers terhadap pejabat publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap profesional, berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta menghindari pemberitaan yang tidak berimbang, tendensius, bersifat fitnah, atau berisi informasi bohong yang dapat membentuk opini negatif.
Menanggapi persoalan pemberitaan yang melibatkan dirinya, Khodik — Pimpinan Redaksi Media Online Berita Harian Indonesia (BHI) — angkat bicara. Saat dikonfirmasi, Khodik menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat balasan dari Dewan Pers yang diterima oleh redaksi.
“Sampai detik ini surat dari Dewan Pers belum kami terima. Jadi, saya belum tahu apa yang harus saya jawab. Tiba-tiba muncul video yang mencatut nama saya, padahal berita itu bukan saya yang menulis, melainkan wartawan dari media kami,” ujar Khodik.
Ia menegaskan, jika ada pihak yang ingin menggunakan hak jawab, redaksinya terbuka lebar.
“Kami persilakan siapa saja yang ingin menggunakan hak jawab. Pintu kami terbuka,” tegasnya.
Di sisi lain, viralnya video di grup WhatsApp terkait aduan Kepala Desa Kalidandan ke Dewan Pers mendapat tanggapan dari Ketua Ikatan Wartawan Probolinggo (IWP), Jamaluddin. Ia mempertanyakan sikap kades yang dinilai terkesan anti-kritik hingga melayangkan somasi.
“Ada apa dengan oknum Kades Kalidandan ini? Kok terkesan alergi kritik sampai-sampai bersurat ke Dewan Pers? Kami dari IWP mengimbau rekan-rekan wartawan dari berbagai media untuk segera melakukan investigasi langsung ke Desa Kalidandan,” ucap Jamaluddin.
Jamaluddin juga menegaskan bahwa wartawan yang diberitakan terkait dugaan penyimpangan dana desa tetap memiliki perlindungan hukum, selama menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional sesuai Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
“Selama wartawan bekerja profesional dan sesuai UU Pers, mereka tetap dilindungi hukum,” tegasnya.
Tim / Red
About Author
