KALIANDA Perisai Hukum, kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa( DPMD) lampungIANDA Perisai Hukum, kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa( DPMD) lampung selatan, Erdiansyah tidak harus Inspektorat atau lembaga laen untuk mengadakan kegiatan sejenis bimtek atau lembaga laenya, BKAD ( badan keuangan daerah) sejenis APDESi juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut.
Sekedar diketahui berita sebelumnya sejumlah 512 desa di lampung selatan mengikutii bimtek di hotel horizon bandar lampung, disponsori Inspektorat lamsel, biaya pelaksananaan dibebankan pada kepala desa sebesar Rp, 5 juta per kades Jumlah terkumpul sebesar Rp, 1,2 m lebih, ini jumlah fantastis, pelaksanaan bimtek 10 Desember hingga 20 Desember 2024.
Teknhis pelaksanaan bimtek dilakukan berkala satu hari dua kecamatan, per kecamatan hanya satu hari selesai. Sekitar 25 hingga 30 desa, hari berikutnya trus seperti itu pelatihan bimtek.Dari kegiatan tampak diduga memaksakan kehendak peleksana.
Anehnya, kegiatan bimtek menelan dana sebesar Rp, 1,2 m didapat dari pungutan dana bagi hasil desa ( DBH) ADD tahun 2024 .
Dari sumber dipercaya, PeleksanaPeleksanaan kegiatan CV VIEW MOTION PRO (VMP) diduga perusahaan sebagai pihak ketiga meragukan klasifikasi standar, keraguan ini dikatakan sumber tokoh pemuda Kalianda, dia menduga perusahaan tersebut harus ada spepikasi ijin perusahaan yang memenuhi bidang peleksana bimtek, pertanyaanya, sudah adkah tertera tenaga ahli membidangi tenaga ahli surat ijin CV di KBLI terdaftar di kantor perijinan.
Lanjutan berita sebelumnya, di tempat terpissh tokoh pemuda Kalianda Ruly mengatakan, bahwa kegiatan bimtek kepala desa sebanyak 512 desa patungan dana bagi hasil desa ( DBH) berjumlah Rp, 1,2 m dana dikemas oleh kantor Inspektorat, diserahkan pihak ketiga CV CMP, pertanyaanya itu milik siapa direkturnya siapa. Kemudian gimana ceritanya koq CV MOTION PRO itu ijin ya selama ini untuk catering di pemkab lamsel.
Selanjutnya masih menurutnya, kegiatan ini hanya untuk mengambil dana bagi hasil desa ( DBH) desa dikemas dalih bimtek kades se lamsel. Keistan diduga menyalahi aturan, seharusnya untuk urusan pemerintahan desa itu mutlak kewenangan Dinas pemberdayaan masyarakat ( DPMD) lampung selatan. Inspektorat Bisa dikatakan penyerobotan kewenangan Dinas .
Dari data yang dihimpun, setiap desa dikenakan biaya sebesar Rp5 juta dimana anggaran 5 juta itu diperuntukkan untuk masing masing kades mendapatkan Rp 500 ribu yang berasal dari dana bagi hasil (DBH), selanjutnya untuk 2 orang peserta, yakni Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai peserta bimtek masing masing diberi akomodasi sebesar Rp.100 ribu, selama 2 hari 1 malam di Hotel Horison Bandar Lampung.
Lanjut Ruli, Contoh, ini barang kalo mau kita rincikan komponen biaya apa saja yang dikeluarkan jelas ini ada indikasi mark up.
Dimana selama kegiatan bimtek, setiap peserta hanya mendapatkan fasilitas 1 kamar (dobel bad 2 orang), pasti setiap hotel sesudah beri free berakfast untuk setiap tamu nya, kita asumsikan dengan biaya permalam Rp.500 ribu, hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp.127 juta untuk biaya kamar, blum KLO kita berbicara diskon dari hotel.
Kalo mau kita hitung lagi sperti,Pembelian ATK peserta,cetak sertifikat dan honor pemateri selama 2 hari tersebut itu bisa kita hitung bersama lah, pasti besar anggaran pengeluaran dan keuntungan yang di dapat oleh penyelenggara sangat fantastis.
Dan yang paling fatal kegiatan BIMTEK ini memakai jasa pihak ke tiga dalam hal ini CV.View Motion Pro, dan ini yang langgar ketentuan,apa di negara ini tidak ada lagi lembaga kompeten seperti Pusat Diklat Nasional ataupun lembaga lembaga resmi yang sudah terdaftar kredibel sebagai penyelenggara BIMTEk, apapun alasannya hanya sebagai Event organizer (EO) jelas ini tidak dibenarkan, ini bukan acara hiburan, ini tentang mecetak SDM unggul yang memakai anggaran negara, ini akan kami buat laporan, kalo perlu kita laporkan sampai ke presiden.tegas Ruli.
Dari penulusuran, CV.VMP yang terdaftar di E-Katalog sebagai penyedia jasa makan dan minum itu.bukan sebagai Badan Penyelenggara Pelatihan Ataupun Event organizer (EO) profesional yang terkenal.
Bahkan diketahui, CV View Motion Pro memilik afiliasi dengan salah satu pejabat di inspektorat yang kerap mendapat tender penyedia makan dan minum di beberapa dinas instansi di Lampung Selatan dengan nilai kontrak yang cukup .
( SUTIYONO HERIANTO)
About Author
